Pemulihan Ekonomi Jadi Tugas Berat Calon Pemimpin Kepala Daerah 2021
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemilihan kepala daerah serentak hari ini dilakukan di 270 daerah.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di 9 provinsi, termasuk Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu.
Selain itu, 37 kota melakukan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Pilkada serentak juga diselenggarakan di 224 kabupaten.
Pada 2021, para calon pemimpin kepala daerah akan menghadapi setumpuk pekerjaan rumah.
Penanganan Covid-19 tentu menjadi prioritas utama.
Namun, ada tugas memulihkan ekonomi yang harus dijalankan beriringan.
Di saat yang sama, para kepala daerah harus menghadapi kenyataan.
Modalnya semakin cekak.
Kita lihat dari realisasi APBD.
Hingga Oktober 2020, pendapatan asli daerah hanya 194,36 triliun rupiah.
Angka ini turun 14,58 persen , jika dibandingkan dengan Oktober 2019.
Kondisi ini disebabkan oleh penurunan pajak yang berkaitan dengan mobilitas dan konsumsi warga, seperti pajak hotel, pajak restoran, PKB, BBNKB, PBBKB dan BPHTB.
Eksekusi untuk belanja pun terkesan lebih lambat dari pemerintah pusat.
Untuk program-program dukungan ekonomi.
Hanya 14,3 persen yang terealisasi , dari alokasi anggaran sebesar 19,24 triliun rupiah.
Pemerintah daerah diminta bergerak lebih dan tidak bergantung pada program-program pemerintah pusat.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di 9 provinsi, termasuk Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu.
Selain itu, 37 kota melakukan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Pilkada serentak juga diselenggarakan di 224 kabupaten.
Pada 2021, para calon pemimpin kepala daerah akan menghadapi setumpuk pekerjaan rumah.
Penanganan Covid-19 tentu menjadi prioritas utama.
Namun, ada tugas memulihkan ekonomi yang harus dijalankan beriringan.
Di saat yang sama, para kepala daerah harus menghadapi kenyataan.
Modalnya semakin cekak.
Kita lihat dari realisasi APBD.
Hingga Oktober 2020, pendapatan asli daerah hanya 194,36 triliun rupiah.
Angka ini turun 14,58 persen , jika dibandingkan dengan Oktober 2019.
Kondisi ini disebabkan oleh penurunan pajak yang berkaitan dengan mobilitas dan konsumsi warga, seperti pajak hotel, pajak restoran, PKB, BBNKB, PBBKB dan BPHTB.
Eksekusi untuk belanja pun terkesan lebih lambat dari pemerintah pusat.
Untuk program-program dukungan ekonomi.
Hanya 14,3 persen yang terealisasi , dari alokasi anggaran sebesar 19,24 triliun rupiah.
Pemerintah daerah diminta bergerak lebih dan tidak bergantung pada program-program pemerintah pusat.