JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, menilai jika penyaluran bantuan sosial selalu rawan dikorupsi lantaran dikaitkan dengan bantuan kedaruratan.

"Ini kan darurat, tidak ada ukurannya. Nah itu yang membuat kenapa bantuan sosial selalu rawan sebenarnya," kata Hamid, Minggu (6/12/2020).

Hamid menyebutkan jika titik rawan dalam penyaluran ini adalah pada standarisasi barang yang dibeli.

"Katakanlah beras, katakanlah dianggarkan 9 ribu per liter. Tapi dia dapat kualitas beras KW 4, mungkin 6 ribu perak tapi dianggarkan 9 ribu. Begitu juga jenis barang lain. Jangan-jangan misalnya kalau kecap, ketika dibeli itu tinggal seminggu expired jadi mungkin harganya 50 ribu, tinggal seminggu expired, jangan-jangan harganya tinggal 11 ribu. Tapi dianggarkan 50 ribu,"

Kondisi-kondisi ini, lanjut Hamid, menjadi peluang penyelewengan.

Untuk itu, Hamid menyarankan jika sebaikanya bantuan dikembalikan lagi dengan sistim BLT (Bantuan Tunai Langsung).

Dengan sistim BLT, justru akan menggerakkan ekonomi rakyat di daerah setempat.

"Karena dengan uang yang dia terima dari pemerintah, dari negara, dia belanjakan di tempat ia berada. Sehingga ekonomi di tempat tersebut bisa berputar," jelas Hamid.

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara resmi menjadi tersangka korupsi

Artinya, sudah ada dua orang menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf yang terjerat KPK.

Benarkah sejak awal sudah ada indikasi bahwa pemberian bansos memang rawan korupsi?

Simak pembahasannya bersama Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, serta Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.