Demo UU Cipta Kerja, Mahasiswa di Kalsel Tuntut Presiden Terbitkan PERPPU
- 4 tahun yang lalu
BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai bentuk pernyataan mosi tidak percaya terhadap DPR RI kembali dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Bem Se-Kalimantan (seka) Kalimantan Selatan, pada kamis siang (15/10/2020).
Mahasiswa melakukan long march dari kawasan Taman Kamboja di Jalan Adenansi Banjarmasinmenuju Kantor DPRD Kalimantan Selatan.
Namun tak sampai ke gedung dewan, massa terhenti di simpang jalan Lambung Mangkurat dan Hasanuddin HM oleh barikade polisi.
Mahasiswa pun kemudian berorasi di jalan, menegaskan penolakan pengesahan undang-undang omnibus law cipta kerja.
Mahasiswa juga menyuarakan kekecewaan mereka lantaran tuntutan aspirasi mereka pada unjuk rasa sebelumnya yang dibawa oleh Ketua Dprd Kalsel ke Jakarta.
Sebab permintaan mahasiswa agar DPRD Kalsel langsung menemui Presiden Joko Widodo, memberi bukti video penyampaian penolakan UU Omnibus Law.
Akan tetapi hanya diterima Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan hanya memberi bukti foto.
Akhirnya aksi lanjutan ini dilakukan dengan tuntutan agar Presiden berhadir ke Banjarmasin dan segera mengeluarkan Perppu membatalkan UU Omnibus Law.
Aksi ini juga disebut mahasiswa sebagai bentuk kepercayaan mereka bahwa demokrasi di Indonesia masih ada
Mahasiswa melakukan long march dari kawasan Taman Kamboja di Jalan Adenansi Banjarmasinmenuju Kantor DPRD Kalimantan Selatan.
Namun tak sampai ke gedung dewan, massa terhenti di simpang jalan Lambung Mangkurat dan Hasanuddin HM oleh barikade polisi.
Mahasiswa pun kemudian berorasi di jalan, menegaskan penolakan pengesahan undang-undang omnibus law cipta kerja.
Mahasiswa juga menyuarakan kekecewaan mereka lantaran tuntutan aspirasi mereka pada unjuk rasa sebelumnya yang dibawa oleh Ketua Dprd Kalsel ke Jakarta.
Sebab permintaan mahasiswa agar DPRD Kalsel langsung menemui Presiden Joko Widodo, memberi bukti video penyampaian penolakan UU Omnibus Law.
Akan tetapi hanya diterima Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan hanya memberi bukti foto.
Akhirnya aksi lanjutan ini dilakukan dengan tuntutan agar Presiden berhadir ke Banjarmasin dan segera mengeluarkan Perppu membatalkan UU Omnibus Law.
Aksi ini juga disebut mahasiswa sebagai bentuk kepercayaan mereka bahwa demokrasi di Indonesia masih ada