Fraksi PKS: UU Cipta Kerja Permudah Impor Pangan, Petani Bersaing Ketat
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Selain Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna di DPR, Senin (05/10/2020).
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto menilai jika UU Cipta Kerja diterapkan akan mempermudah impor pangan yang akan menimbulkan persaingan ketat.
"Ketika panen tiba, produksi petani melimpah. Kalau dibuka impor, sementara harga impor bisa lebih murah. Jatuhlah harga beras petani. Maka akan terjadi persaingan yang sangat ketat," ujar Mulyanto kepada KompasTV, Senin (05/10/2020).
Bagaimana RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-undang tak hanya sekadar persoalan substansi pasal per pasal tapi juga mengutamakan konsitutennya, yaitu publik.
Lebih lengkap simak dialog bersama Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto, dan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Rukka Sombolinggi.
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto menilai jika UU Cipta Kerja diterapkan akan mempermudah impor pangan yang akan menimbulkan persaingan ketat.
"Ketika panen tiba, produksi petani melimpah. Kalau dibuka impor, sementara harga impor bisa lebih murah. Jatuhlah harga beras petani. Maka akan terjadi persaingan yang sangat ketat," ujar Mulyanto kepada KompasTV, Senin (05/10/2020).
Bagaimana RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-undang tak hanya sekadar persoalan substansi pasal per pasal tapi juga mengutamakan konsitutennya, yaitu publik.
Lebih lengkap simak dialog bersama Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto, dan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Rukka Sombolinggi.