Doni Monardo Akui PSBB Belum Optimal, Apa Yang Belum?
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui jalannya pembatasan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta, belum optimal.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Senin, (20/4/2020). Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Adapun hal-hal yang belum optimal selama penanganan corona dan penerapan status PSBB adalah :
Doni menyebut, hal yang membuat tidak efektifnya PSBB adalah karena masih banyak kantor dan pabrik yang buka.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan belum bisa menghentikan akses KRL, meskipun beberapa pihak telah meminta agar layanan dihentikan. Pasalnya, masih banyak warga yang berisiko tak mendapatkan gaji jika tak bekerja.
Kalau mereka tidak berangkat kerja, maka konsekwensinya mereka dianggap bolos dan juga dapat berisiko dipotong honor, dikurangi gaji, bahkan bisa juga di-PHK karena tidak ngantor, kata Doni (20/4)
Doni menegaskan, perlindungan terhadap tenaga medis masih belum maksimal. Pasalnya masih banyak tenaga medis yang meninggal akibat virus covid-19. Menurutnya, tenaga medis harus menjadi benteng terakhir dalam memberantas virus corona. Hal ini disebabkan karena APD yang masih kurang.
Masih adanya tenaga medis yang wafat karena belum ada perlindungan yang maksimal ujarnya.
Ketua Gugus Tugas Covid-19 menyebut adanya kendala yang dihadapi dalam melakukan tes corona secara masif.
Salah satu kendala yang sedang kita hadapi adalah rebutan reagen PCR test dari beberapa negara ujarnya.
Namun menurutnya, pemerintah telah melakukan pemesanan reagen yang digunakan untuk tes Covid-19.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Senin, (20/4/2020). Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Adapun hal-hal yang belum optimal selama penanganan corona dan penerapan status PSBB adalah :
Doni menyebut, hal yang membuat tidak efektifnya PSBB adalah karena masih banyak kantor dan pabrik yang buka.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan belum bisa menghentikan akses KRL, meskipun beberapa pihak telah meminta agar layanan dihentikan. Pasalnya, masih banyak warga yang berisiko tak mendapatkan gaji jika tak bekerja.
Kalau mereka tidak berangkat kerja, maka konsekwensinya mereka dianggap bolos dan juga dapat berisiko dipotong honor, dikurangi gaji, bahkan bisa juga di-PHK karena tidak ngantor, kata Doni (20/4)
Doni menegaskan, perlindungan terhadap tenaga medis masih belum maksimal. Pasalnya masih banyak tenaga medis yang meninggal akibat virus covid-19. Menurutnya, tenaga medis harus menjadi benteng terakhir dalam memberantas virus corona. Hal ini disebabkan karena APD yang masih kurang.
Masih adanya tenaga medis yang wafat karena belum ada perlindungan yang maksimal ujarnya.
Ketua Gugus Tugas Covid-19 menyebut adanya kendala yang dihadapi dalam melakukan tes corona secara masif.
Salah satu kendala yang sedang kita hadapi adalah rebutan reagen PCR test dari beberapa negara ujarnya.
Namun menurutnya, pemerintah telah melakukan pemesanan reagen yang digunakan untuk tes Covid-19.