Pemerintah Turunkan Bantuan Sembako dan BLT untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Corona
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ditengah pandemi yang berimbas pada masyarakat miskin dan marjinal, pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial khusus Presiden.
Menteri Sosial, Juliari Batubara mengatakan, bansos khusus berupa paket sembako diberikan untuk wilah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung tunai, yang diberikan di luar Jabodetabek, yang belum terdaftar dalam program jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan, PKH.
Lalu, berapa jumlah masyarakat yang akan menerima bansos dan BLT itu?.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, total penerima Bansos di Jabodetabek diperkirakan mencapai 4,1 juta jiwa.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, bantuan akan diserahkan hingga ke tingkat rukun warga, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, dipastikan dapat dijangkau oleh Pemerintah Daerah.
Sebelumnya, presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan insentif bidang ekonomi dengan nilai 405,1 triliun rupiah.
Di antaranya untuk subsidi listrik, pengadaan alat perlindungan diri, hingga bantuan sosial.
Menteri Sosial, Juliari Batubara mengatakan, bansos khusus berupa paket sembako diberikan untuk wilah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung tunai, yang diberikan di luar Jabodetabek, yang belum terdaftar dalam program jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan, PKH.
Lalu, berapa jumlah masyarakat yang akan menerima bansos dan BLT itu?.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, total penerima Bansos di Jabodetabek diperkirakan mencapai 4,1 juta jiwa.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, bantuan akan diserahkan hingga ke tingkat rukun warga, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, dipastikan dapat dijangkau oleh Pemerintah Daerah.
Sebelumnya, presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan insentif bidang ekonomi dengan nilai 405,1 triliun rupiah.
Di antaranya untuk subsidi listrik, pengadaan alat perlindungan diri, hingga bantuan sosial.