Badan Keamanan Rakyat BKR, Angkatan Bersenjata Pertama Indonesia Setelah Kemerdekaan
- 5 tahun yang lalu
TRIBUN-VIDEO.COM – Badan Keamanan Rakyat (BKR) adalah badan yang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan kemanan bersama rakyat dan badan negara yang baru terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang 22 Agustus 1945, dan secara resmi diumumkan oleh Ir. Sukarno pada 23 Agustus 1945.
Pada 19 Agustus 1945, Abikusno Cokrosuyoso dan Otto Iskandardinata mengusulkan pembentukan sebuah badan pembelaan negara.
Namun usul tersebut ditolak karena dikhawatirkan dapat memancing bentrokan dengan tentara Jepang yang masih berkedudukan di Indonesia.
Selain itu juga terdapat ancaman intervensi Sekutu yang akan melucuti persenjataan tentara Jepang sebelum dipulangkan ke daerah asalnya.
Pada 20 Agustus 1945, PPKI mengumumkan dibentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang bertugas menggantikan Badan Pembantu Pembelaan (BPP) menampung prajurit PETA dan Heiho.
Hingga kemudian pada 22 Agustus 1945 dibentuk Badan Kemanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari BPKKP.
Sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, ditetapkan :
Badan Keamanan Rakyat memiliki tugas pemeliharaan keamanan berama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan,
BKR merupakan suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Didirikan dari pusat sampai ke daerah-daerah,
Pekerjaannya harus dilakukan dengan sukarela.
Pembentukan
Pada 23 Agustus 1945, Ir. Sukarno mengumumkan BKR kepada rakyat dan mengajak pemuda baik sukarelawan maupun mantan anggota PETA, Heiho dan Kaigun untuk bergabung.
Para pemuda dan mantan anggota PETA berhasil merumuskan struktur BKR sesuai dengan struktur teritorial zaman pendudukan Jepang dan kemudian bergerak sebagai pengurus BKR tingkat pusat.
Pemuda tersebut di antaranya Kaprawi, Sutaklasana, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrachman, Machmud dan Zulkifli Lubis.
Pembentukan BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Arudji Kartawinata (Jawa Barat), Drg. Mustopo (Jawa Timur), dan Sudirman (Jawa Tengah).
Selain BKR Darat, juga dibentuk BKR Laut yang dipelopori oleh bekas murid dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi dan para pelaut dari Jawatan Pelayaran yang terdiri dari Mas Pardi, Adam, RE Martadinata dan R. Suryadi.
Khusus di Jawa Barat, Hidayat dan Kartakusumah sebagai bekas perwira KNIL bergabung dan memimpin BKR Balai Besar Kereta Api Bandung dan stasiun kereta api yang lain.
Para pemuda yang tidak setuju pembentukan BKR membentuk badan-badan perjuangan sendiri.
Misalnya Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I) di Bandung, Angkatan Muda Indonesia (AMI) di Surabaya, Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di Padang dan Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI) di Kalimantan Selatan.
BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang 22 Agustus 1945, dan secara resmi diumumkan oleh Ir. Sukarno pada 23 Agustus 1945.
Pada 19 Agustus 1945, Abikusno Cokrosuyoso dan Otto Iskandardinata mengusulkan pembentukan sebuah badan pembelaan negara.
Namun usul tersebut ditolak karena dikhawatirkan dapat memancing bentrokan dengan tentara Jepang yang masih berkedudukan di Indonesia.
Selain itu juga terdapat ancaman intervensi Sekutu yang akan melucuti persenjataan tentara Jepang sebelum dipulangkan ke daerah asalnya.
Pada 20 Agustus 1945, PPKI mengumumkan dibentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang bertugas menggantikan Badan Pembantu Pembelaan (BPP) menampung prajurit PETA dan Heiho.
Hingga kemudian pada 22 Agustus 1945 dibentuk Badan Kemanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari BPKKP.
Sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, ditetapkan :
Badan Keamanan Rakyat memiliki tugas pemeliharaan keamanan berama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan,
BKR merupakan suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Didirikan dari pusat sampai ke daerah-daerah,
Pekerjaannya harus dilakukan dengan sukarela.
Pembentukan
Pada 23 Agustus 1945, Ir. Sukarno mengumumkan BKR kepada rakyat dan mengajak pemuda baik sukarelawan maupun mantan anggota PETA, Heiho dan Kaigun untuk bergabung.
Para pemuda dan mantan anggota PETA berhasil merumuskan struktur BKR sesuai dengan struktur teritorial zaman pendudukan Jepang dan kemudian bergerak sebagai pengurus BKR tingkat pusat.
Pemuda tersebut di antaranya Kaprawi, Sutaklasana, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrachman, Machmud dan Zulkifli Lubis.
Pembentukan BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Arudji Kartawinata (Jawa Barat), Drg. Mustopo (Jawa Timur), dan Sudirman (Jawa Tengah).
Selain BKR Darat, juga dibentuk BKR Laut yang dipelopori oleh bekas murid dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi dan para pelaut dari Jawatan Pelayaran yang terdiri dari Mas Pardi, Adam, RE Martadinata dan R. Suryadi.
Khusus di Jawa Barat, Hidayat dan Kartakusumah sebagai bekas perwira KNIL bergabung dan memimpin BKR Balai Besar Kereta Api Bandung dan stasiun kereta api yang lain.
Para pemuda yang tidak setuju pembentukan BKR membentuk badan-badan perjuangan sendiri.
Misalnya Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I) di Bandung, Angkatan Muda Indonesia (AMI) di Surabaya, Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di Padang dan Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI) di Kalimantan Selatan.