Presiden Jokowi telah meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly mengatakan ada sejumlah pasal yang disalahartikan oleh publik. Sementara pengamat menilai harusnya presiden meminta DPR membahas kembali dengam melibatkan publik. Penundaan pembahasan RUU KUHP harusnya menjadi kesempatan untuk membuka ruang publik di RUU KUHP agar sesuai dengan semangat demokrasi.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dampak penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP. Dan bagaimana kemungkinan perbaikan sejumlah pasal yang menjadi sorotan publik. Kita sudah bersama dengan anggota tim ahli perumus Revisi KUHP, Eddy O.S Hiariej.

#RUUKUHP #EddyOSHiariej #DPR