Produk Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal Miliaran Rupiah Gagal Beredar
- 9 tahun yang lalu
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung menyita sejumlah produk ilegal dan berbahaya.
Di antaranya obat tradisonal dalam kemasan dan kosmetik tanpa merek.
Kepala BBPOM Bandung, Abdul Rahim, mengatakan lebih dari 200 item obat tradisional dan kosmetik disita dari sejumlah wilayah di Jawa Barat.
Penyitaan itu dilakukan bersama dengan petugas dari Polda Jawa Barat dalam kegiatan operasi gabungan nasional dan operasi gabungan daerah.
"Nilai keekonomisan barang bukti yang kami sita ini mencapai Rp 1,5 miliar yang meliputi ribuan boks berisi kosmetik dan obat tradisional," ujar Abdul di kantor BBPOM Bandung, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/12/2015).
Abdul mengatakan, kegiatan tersebut belangsung selama dua hari mulai dari Minggu 30 November 2015 sampai 1 Desember 2015.
Dari penggerebekan dan penyitaan itu diketahui empat orang yang mengaku sebagai pemilik ratusan produk ilegal tersebut.
"Ini merupakan komitmen kami untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal atau mengandung bahan berbahaya," kata Abdul. (*)
Di antaranya obat tradisonal dalam kemasan dan kosmetik tanpa merek.
Kepala BBPOM Bandung, Abdul Rahim, mengatakan lebih dari 200 item obat tradisional dan kosmetik disita dari sejumlah wilayah di Jawa Barat.
Penyitaan itu dilakukan bersama dengan petugas dari Polda Jawa Barat dalam kegiatan operasi gabungan nasional dan operasi gabungan daerah.
"Nilai keekonomisan barang bukti yang kami sita ini mencapai Rp 1,5 miliar yang meliputi ribuan boks berisi kosmetik dan obat tradisional," ujar Abdul di kantor BBPOM Bandung, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/12/2015).
Abdul mengatakan, kegiatan tersebut belangsung selama dua hari mulai dari Minggu 30 November 2015 sampai 1 Desember 2015.
Dari penggerebekan dan penyitaan itu diketahui empat orang yang mengaku sebagai pemilik ratusan produk ilegal tersebut.
"Ini merupakan komitmen kami untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal atau mengandung bahan berbahaya," kata Abdul. (*)