UU BUMN Disahkan, KPK Terancam Tak Bisa Tangkap Direksi dan Komisaris yang Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang baru disahkan.

Transcript

00:00.

00:02.

00:04.

00:06.

00:10.

00:12.

00:14.

00:20.

00:22.

00:24.

00:26.

00:28.

00:29.

00:30.

00:56.

00:58.

00:59of the KPK to see what the BUMN has done with the job,

01:08and the job, and the power of corruption by the KPK,

01:14whether it is through the pandemic,

01:17or education, or education.

01:23The KPK is ready to work with the BUMN

01:26and the BUMN to make sure that the business of the country

01:29is still clean and transparent

01:31in terms of the Undang-Undang Baru.

01:36From Jakarta, Putri Hanifa,

01:38Pradana Putra Tampi,

01:39Kantor Berita Antara,

01:40Mewartakan.