JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
KontraS menilai era Soeharto diwarnai banyak pelanggaran HAM berat, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Jika Soeharto diberi gelar pahlawan, KontraS khawatir hal itu menjadi bentuk pembungkaman atas upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahannya.
#soeharto #pahlawannasional #ham #kontras
Baca Juga Pencari Kerja Membeludak Padati Sejumlah Daerah, Rela Berdesakan Demi Cari Pekerjaan di https://www.kompas.tv/nasional/589254/pencari-kerja-membeludak-padati-sejumlah-daerah-rela-berdesakan-demi-cari-pekerjaan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/589256/kontras-tolak-presiden-ke-2-ri-soeharto-dapat-gelar-pahlawan-soroti-pelanggaran-ham-dan-kkn
KontraS menilai era Soeharto diwarnai banyak pelanggaran HAM berat, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Jika Soeharto diberi gelar pahlawan, KontraS khawatir hal itu menjadi bentuk pembungkaman atas upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahannya.
#soeharto #pahlawannasional #ham #kontras
Baca Juga Pencari Kerja Membeludak Padati Sejumlah Daerah, Rela Berdesakan Demi Cari Pekerjaan di https://www.kompas.tv/nasional/589254/pencari-kerja-membeludak-padati-sejumlah-daerah-rela-berdesakan-demi-cari-pekerjaan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/589256/kontras-tolak-presiden-ke-2-ri-soeharto-dapat-gelar-pahlawan-soroti-pelanggaran-ham-dan-kkn
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Keinformasi lainnya, Saudara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menolak pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto.
00:09Menurut Kontras, pemerintahan di era Soeharto terjadi banyak kasus pelanggaran hambrat dan juga masifnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.
00:22Kontras menilai selama era kepemimpinan Soeharto terjadi banyak kejahatan negara terhadap warga negara.
00:28Selain itu, marak juga kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
00:34Kontras menilai jika Soeharto diberikan gelar pahlawan, maka akan ada upaya lain menghentikan penyelesaian kasus pelanggaran hambrat
00:42karena sosok yang kontroversial justru mendapat gelar pahlawan.
00:51Dalam konteks pemberian gelar pada Soeharto, ini penuh dengan kontroversi.
00:56Jadi, menurut kami dalam konteks pemerintahan Presiden kedua, dalam hal ini adalah Soeharto,
01:04selama 32 tahun ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran atau kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara pada warga negara
01:11yang berujung pada pelanggaran khasasi manusia, pelanggaran ham yang berat, maupun pelanggaran khasasi manusia.
01:18Dan juga ada sejumlah kasus-kasus yang memang tidak mencerminkan karakter bangsa, yaitu kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat besar dan sangat tinggi sekali.
01:27Menurut kami, pemberian gelar pahlawan ini sudah sepantasnya tidak diberikan kepada Soeharto,
01:33mengingat sosoknya yang memang juga banyak kontroversi selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua.
01:39Buntut pengusulan Presiden kedua Soeharto menjadi pahlawan nasional, sejumlah petisi muncul di laman change.org.
01:49Petisi menolak usulan yang diinisiasi oleh gerakan masyarakat Adili Soeharto telah ditanda tangani 4.000 orang lebih.
01:57Ada juga petisi mendukung pemberian gelar pahlawan yang ditanda tangani 13 orang.
02:02Sebelumnya, Saudara Menteri Sosial Saifulah Yusuf bilang secara normatif usulan menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah memenuhi syarat.
02:23Menurutnya, siapapun nama yang diusulkan memang memiliki kelebihan maupun kekurangan.
02:27Mensos Saifulah Yusuf bilang nama Soeharto sudah beberapa kali diusulkan menjadi pahlawan nasional.
02:34Namun ketika itu menemui kendala karena adanya tab MPR soal korupsi, kolusi, dan nepotisme.
02:41Namun setelah tab MPR tersebut dicabut, usulan Soeharto sebagai pahlawan sudah memenuhi syarat normatif.
02:49Menurutnya, pemerintah akan mendengarkan berbagai pendapat, namun juga menimbang kebaikan dari Presiden kedua RI Soeharto.
02:57Dari nama-nama yang ada yang rame itu adalah tentu disitu ada mantan Presiden Soeharto, ada Gus Dur, dan tokoh-tokoh lain lah banyak sekali.
03:14Itu semua memang punya peluang untuk diusulkan, setelah nanti kajiannya diusulkan.
03:23Kenapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah betul.
03:28Siapapun yang diusulkan pasti ada kurangnya, ada lebih.
03:32Atau misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan, atau sudah sejak tahun 2010 apa, diusulkan.
03:42Tapi masih ada kendala, dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal tab MPRnya sudah dicabut.
03:50Ya semuanya kita dengar, pasti kita dengar keberatan, tetapi pedoman kita adalah normatifnya.
04:00Kemudian juga kita timbang, timbang tentang kebaikannya.
04:06Kebaikannya juga harus diusulkan.