Langkah Oposisi untuk 'Check and Balance' Demokrasi, Meminimalisir Penyalahgunaan Kekuasaan
- 3 bulan yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatm meminta partainya berani menjadi oposisi bagi pemerintah ke depan, namun dengan catatan PDI Perjuangan tetap menjadi nomor satu dalam pemilihan legislatif.
Menurut FX Hadi Rudyatmo menilai PDIP berpengalaman menjadi oposisi pemerintah, seperti selama 10 tahun saat konsisten menjadi oposan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam hitungan sementara di KPU, PDIP teratas dalam perolehan suara pemilu legislatif 2024.
Namun suara di pileg tak sejalan dengan pilpres, paslon yang diusung PDIP Ganjar-Mahfud tertinggal sementara dalam perolehan suara.
Ada dua pilihan yang bisa dilakukan parpol pengusung masing-masing capres-cawapres usai pilpres 2024 digelar, yaitu oposisi atau justru berkoalisi dengan kubu yang berpotensi berkuasa.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut terlalu dini bicara koalisi ataupun oposisi karena belum ada hasil penghitungan resmi dari KPU.
Namun Hasto mengklaim siap kembali jadi oposisi, seperti saat 2 periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara Pengamat Politik, Rocky Gerung mengapresiasi jika parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri yakni PDIP berani mengambil langkah oposisi. Namun, langkah oposisi itu harus dilakukan secara lebih radikal.
Terkait pilihan oposisi atau koalisi, Peneliti dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Yanuar Nugroho bilang sebaiknya parpol pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menjadi oposisi.
Hal ini dilakukan agar adanya check and balance. Hal ini berkaca periode ke-2 Pemerintahan Jokowi, lembaga legislatif hanya menjadi lembaga pengecap eksekutif.
Bagi masyarakat Indonesia, adanya oposisi pemerintah yang kuat akan memberikan fungsi check and balance bagi pemerintah dalam sistem dekomrasi.
Dengan adanya fungsi check and balance maka penyelewengan terhadap penggunaan kekuasaan bisa diminimalisasi.
Baca Juga Upaya Selaraskan Data Perolehan Suara, KPU Koreksi Tahap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di https://www.kompas.tv/video/485936/upaya-selaraskan-data-perolehan-suara-kpu-koreksi-tahap-rekapitulasi-di-tingkat-kecamatan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/485940/langkah-oposisi-untuk-check-and-balance-demokrasi-meminimalisir-penyalahgunaan-kekuasaan
Menurut FX Hadi Rudyatmo menilai PDIP berpengalaman menjadi oposisi pemerintah, seperti selama 10 tahun saat konsisten menjadi oposan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam hitungan sementara di KPU, PDIP teratas dalam perolehan suara pemilu legislatif 2024.
Namun suara di pileg tak sejalan dengan pilpres, paslon yang diusung PDIP Ganjar-Mahfud tertinggal sementara dalam perolehan suara.
Ada dua pilihan yang bisa dilakukan parpol pengusung masing-masing capres-cawapres usai pilpres 2024 digelar, yaitu oposisi atau justru berkoalisi dengan kubu yang berpotensi berkuasa.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut terlalu dini bicara koalisi ataupun oposisi karena belum ada hasil penghitungan resmi dari KPU.
Namun Hasto mengklaim siap kembali jadi oposisi, seperti saat 2 periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara Pengamat Politik, Rocky Gerung mengapresiasi jika parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri yakni PDIP berani mengambil langkah oposisi. Namun, langkah oposisi itu harus dilakukan secara lebih radikal.
Terkait pilihan oposisi atau koalisi, Peneliti dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Yanuar Nugroho bilang sebaiknya parpol pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menjadi oposisi.
Hal ini dilakukan agar adanya check and balance. Hal ini berkaca periode ke-2 Pemerintahan Jokowi, lembaga legislatif hanya menjadi lembaga pengecap eksekutif.
Bagi masyarakat Indonesia, adanya oposisi pemerintah yang kuat akan memberikan fungsi check and balance bagi pemerintah dalam sistem dekomrasi.
Dengan adanya fungsi check and balance maka penyelewengan terhadap penggunaan kekuasaan bisa diminimalisasi.
Baca Juga Upaya Selaraskan Data Perolehan Suara, KPU Koreksi Tahap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di https://www.kompas.tv/video/485936/upaya-selaraskan-data-perolehan-suara-kpu-koreksi-tahap-rekapitulasi-di-tingkat-kecamatan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/485940/langkah-oposisi-untuk-check-and-balance-demokrasi-meminimalisir-penyalahgunaan-kekuasaan