ASN yang Pindah ke IKN Nusantara Bakal Dapat Insentif
- 8 bulan yang lalu
JUBIR TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membahas perihal perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
Ia mengaku heran, kenapa rumit sekali untuk ASN pindah ke IKN.
Padahal, kata dia, dulu gampang sekali untuk memindahkan ASN berdinas ke daerah-daerah Jawa.
“Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya agak rumit? Tapi kalau sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah. Moga-moga semuanya selesai,” kata Jokowi, saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Presiden Jokowi menyebut, pemerintah telah menyiapkan insentif hingga berbagai fasilitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Jokowi mengatakan, kalau tidak ada insentif, perpindahan ASN akan berjalan alot.
"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," ujar Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.
Menurutnya, 56 persen penduduk Indonesia saat ini menghuni Pulau Jawa atau tepatnya ada 150 juta dari 280 juta jiwa.
Tercatat pula bahwa 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pun berasal dari Jawa. Oleh karena itu, perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.
“PDB ekonomi, 58 persen itu ada di Jawa, perputaran uang, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa, pulaunya yang lain yang 17.000 kurang satu tadi dapat apa? Ini yang saya sampaikan, kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sehingga perlu pemerataan,”ucap Jokowi.
Oleh karenanya, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.
Sebab selama ini Pulau Jawa dan khususnya Jakarta telah menghadapi berbagai kompleks permasalahan akibat padatnya penduduk.
"Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta. Begitu sangat padatnya, sangat kompleks permasalahannya karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini, semua ada di Jakarta. Sehingga perlu digeser agar Indonesia sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara," jelas Jokowi.
Seperti diketahui, Rencananya ada 16.990 orang ASN dan personel TNI/Polri yang mulai pindah ke IKN pada 2024 mendatang.
Dengan rincian TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya sebanyak 193 dan PPT Pratama 964 pegawai.
Sementara untuk Pejabat Fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang dan Jabatan Pelaksana ada 2.026 pegawai.
Ia mengaku heran, kenapa rumit sekali untuk ASN pindah ke IKN.
Padahal, kata dia, dulu gampang sekali untuk memindahkan ASN berdinas ke daerah-daerah Jawa.
“Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya agak rumit? Tapi kalau sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah. Moga-moga semuanya selesai,” kata Jokowi, saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Presiden Jokowi menyebut, pemerintah telah menyiapkan insentif hingga berbagai fasilitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Jokowi mengatakan, kalau tidak ada insentif, perpindahan ASN akan berjalan alot.
"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," ujar Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.
Menurutnya, 56 persen penduduk Indonesia saat ini menghuni Pulau Jawa atau tepatnya ada 150 juta dari 280 juta jiwa.
Tercatat pula bahwa 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pun berasal dari Jawa. Oleh karena itu, perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.
“PDB ekonomi, 58 persen itu ada di Jawa, perputaran uang, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa, pulaunya yang lain yang 17.000 kurang satu tadi dapat apa? Ini yang saya sampaikan, kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sehingga perlu pemerataan,”ucap Jokowi.
Oleh karenanya, Kepala Negara menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur agar Indonesia sentris.
Sebab selama ini Pulau Jawa dan khususnya Jakarta telah menghadapi berbagai kompleks permasalahan akibat padatnya penduduk.
"Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta. Begitu sangat padatnya, sangat kompleks permasalahannya karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini, semua ada di Jakarta. Sehingga perlu digeser agar Indonesia sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara," jelas Jokowi.
Seperti diketahui, Rencananya ada 16.990 orang ASN dan personel TNI/Polri yang mulai pindah ke IKN pada 2024 mendatang.
Dengan rincian TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya sebanyak 193 dan PPT Pratama 964 pegawai.
Sementara untuk Pejabat Fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang dan Jabatan Pelaksana ada 2.026 pegawai.