Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Gelar Demonstrasi di Gedung DPR
- 11 bulan yang lalu
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta, hari ini Rabu, (5/7/2023).
Berikut 12 tuntutan APDESI dalam demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPR:
1. Asas Pengaturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar diterjemahkan secara detail dalam setiap pasal termasuk aturan-aturannya yaitu rekognisi dan asas subsidioritas
2. Dana desa ditetapkan sebesar 10 persen dari APBN bukan 10 persen dari dana transfer daerah
3. Masa jabatan kepala desa 9 Tahun 3 periode dan/atau 9 Tahun 2 periode dengan pemberlakuan surut bagi kepala desa yang sementara menjabat saat revisi UU disahkan
4. Pemilihan kepala desa secara serentak wajib dilaksanakan oleh Bupati/Walikota
5. Kepala desa, BPD dan Perangkat desa mendapatkan penghasilan berupa gaji/tunjangan tetap bersumber dari Dana Desa/APBN serta tunjangan purna tugas dihitung dari lama dan masa pengabdian
6. Yudiksi wilayah pembangunan kawasan desa
7. DAK (Dana Alokasi khusus Desa)
8. Pejabat kepala desa diangkat melalui musyawarah desa
9. Pemilihan kepala desa bisa diikuti oleh calon tunggal
10. Dana oprasional Kepala Desa sebesar 5 persen dari dana desa
11. Tunjangan kepala desa perangkat desa dan BPD
12. Kekayaan milik desa berupa aset lahan atau penyerahan yg bersifat tetap dari pemerintah pusat/daerah BUMN dan swasta.
Berikut 12 tuntutan APDESI dalam demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPR:
1. Asas Pengaturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar diterjemahkan secara detail dalam setiap pasal termasuk aturan-aturannya yaitu rekognisi dan asas subsidioritas
2. Dana desa ditetapkan sebesar 10 persen dari APBN bukan 10 persen dari dana transfer daerah
3. Masa jabatan kepala desa 9 Tahun 3 periode dan/atau 9 Tahun 2 periode dengan pemberlakuan surut bagi kepala desa yang sementara menjabat saat revisi UU disahkan
4. Pemilihan kepala desa secara serentak wajib dilaksanakan oleh Bupati/Walikota
5. Kepala desa, BPD dan Perangkat desa mendapatkan penghasilan berupa gaji/tunjangan tetap bersumber dari Dana Desa/APBN serta tunjangan purna tugas dihitung dari lama dan masa pengabdian
6. Yudiksi wilayah pembangunan kawasan desa
7. DAK (Dana Alokasi khusus Desa)
8. Pejabat kepala desa diangkat melalui musyawarah desa
9. Pemilihan kepala desa bisa diikuti oleh calon tunggal
10. Dana oprasional Kepala Desa sebesar 5 persen dari dana desa
11. Tunjangan kepala desa perangkat desa dan BPD
12. Kekayaan milik desa berupa aset lahan atau penyerahan yg bersifat tetap dari pemerintah pusat/daerah BUMN dan swasta.