5 fakta SD Inpres yang Disindir Miring Jokowi, Padahal Dibangun Soeharto dan Dapat Penghargaan UNESCO
- 11 bulan yang lalu
SD Inpres yang dibuat semasa pemerintahan Soeharto jadi perbincangann usai Presiden Jokowi membandingkannya dengan proyek IKN Nusantara yang dimandori tenaga asing.
Dalam pernyataannnya, Presiden Jokowi mengungkap alasan menggunakan pengawas Tenaga Kerja Asing untuk menjaga kualitas pembangunan IKN tak seperti SD Inpres.
Pernyataan itu ternyata menuai polemik dan perdebatan di media sosial karena dinilai tak baik.
Terlebih Sekolah Dasar Instruksi Presiden atau disingkat SD Inpres itu pernah mendapat penghargaan dunia dan menjadi tulang punggung sekolah di pedalaman hingga kini.
Berikut 5 fakta SD Inpres yang Disinggung Jokowi.
1. Program Presiden Soeharto.
SD Inpres dibuat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar pada masa Presiden Soeharto.
Kebijakan tersebut tak lain untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasailan rendah.
Ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun hampir setiap tahun.
Hingga 1993-1994 saja, tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah berdiri di Indonesia.
Pembangunan SD Inpres juga didukung dan diinisiasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sekaligus ekonom Indonesia, Widjojo Nitisastro.
Total dana yang dikeluarkan untuk program SD Inpres hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun.
2. Sebaran Guru dan SPG
Seiring dengan pembangunan SD Inpres, Pemerintah juga menempatkan 1 juta Guru ke pelosok negeri.
Dalam buku Pendidikan yang Memiskinkan (2004) karya Darmaningtyas, pembangunan SD Inpres juga mendorong berdirinya Sekolah Pendidikan Guru (SPG).
Setelah SPG dibubarkan pada 1989, orang-orang beralih ke Sekolah Menengah Atas (SMA).
Seiring perkembangannya, SD Inpres juga harus berjuang di tengah minat belajar di sekolah yang didirikan misionaris dan pesantren.
Pembangunan sekolah juga dilakukan seiring dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) tahap II dan III yang menjadi titik awal pembangunan sistem pendidikan di Indonesia oleh rezim Orde Baru.
Peran pemerintah yang menguat juga terasa melalui pengaturan seragam, isi materi pelajaran, dan perilaku pihak yang terlibat dalam pendidikan.
3. Antarkan Ekonom raih Nobel
Trio ekonom yakni, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer mendapatkan anugerah Nobel tahun 2019 setelah menginisasi SD Inpres.
Dilansir dari Indonesia.go.id, Duflo menjelaskan, pembangunan SD Inpres membuat 1.000 anak usia 2-6 tahun pada 1974 menerima lebih banyak pendidikan untuk setiap sekolah yang dibangun di wilayah mereka.
Program SD Inpres juga mendorong masyarakat menyelesaikan pendidikan dasar, menurunkan buta aksara, meningkatan upah, dan mengembalikan perekonomian negara.
Dampak lainnya, anak-anak usia 2-6 tahun pada 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka.
...
Dalam pernyataannnya, Presiden Jokowi mengungkap alasan menggunakan pengawas Tenaga Kerja Asing untuk menjaga kualitas pembangunan IKN tak seperti SD Inpres.
Pernyataan itu ternyata menuai polemik dan perdebatan di media sosial karena dinilai tak baik.
Terlebih Sekolah Dasar Instruksi Presiden atau disingkat SD Inpres itu pernah mendapat penghargaan dunia dan menjadi tulang punggung sekolah di pedalaman hingga kini.
Berikut 5 fakta SD Inpres yang Disinggung Jokowi.
1. Program Presiden Soeharto.
SD Inpres dibuat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar pada masa Presiden Soeharto.
Kebijakan tersebut tak lain untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasailan rendah.
Ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun hampir setiap tahun.
Hingga 1993-1994 saja, tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah berdiri di Indonesia.
Pembangunan SD Inpres juga didukung dan diinisiasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sekaligus ekonom Indonesia, Widjojo Nitisastro.
Total dana yang dikeluarkan untuk program SD Inpres hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun.
2. Sebaran Guru dan SPG
Seiring dengan pembangunan SD Inpres, Pemerintah juga menempatkan 1 juta Guru ke pelosok negeri.
Dalam buku Pendidikan yang Memiskinkan (2004) karya Darmaningtyas, pembangunan SD Inpres juga mendorong berdirinya Sekolah Pendidikan Guru (SPG).
Setelah SPG dibubarkan pada 1989, orang-orang beralih ke Sekolah Menengah Atas (SMA).
Seiring perkembangannya, SD Inpres juga harus berjuang di tengah minat belajar di sekolah yang didirikan misionaris dan pesantren.
Pembangunan sekolah juga dilakukan seiring dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) tahap II dan III yang menjadi titik awal pembangunan sistem pendidikan di Indonesia oleh rezim Orde Baru.
Peran pemerintah yang menguat juga terasa melalui pengaturan seragam, isi materi pelajaran, dan perilaku pihak yang terlibat dalam pendidikan.
3. Antarkan Ekonom raih Nobel
Trio ekonom yakni, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer mendapatkan anugerah Nobel tahun 2019 setelah menginisasi SD Inpres.
Dilansir dari Indonesia.go.id, Duflo menjelaskan, pembangunan SD Inpres membuat 1.000 anak usia 2-6 tahun pada 1974 menerima lebih banyak pendidikan untuk setiap sekolah yang dibangun di wilayah mereka.
Program SD Inpres juga mendorong masyarakat menyelesaikan pendidikan dasar, menurunkan buta aksara, meningkatan upah, dan mengembalikan perekonomian negara.
Dampak lainnya, anak-anak usia 2-6 tahun pada 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka.
...