Pengamat Sebiut Zulhas Tak Sensitif, Tapi Jokowi Harus Jelas soal Batasan Kerja Politik Menteri

  • 2 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS TV Aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi minyak gratis di acara partai sambil kampanyekan sang anak tuai sorotan.

Salah satunya pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Ia mengapresiasi sikap Presiden Jokowi menegur aksi Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Baca Juga Zulhas Bawa Anak Bagi-bagi Minyak, Jokowi Minta Fokus Kerja Turunkan Harga di https://www.kompas.tv/article/308257/zulhas-bawa-anak-bagi-bagi-minyak-jokowi-minta-fokus-kerja-turunkan-harga

"Teguran-teguran seperti ini sejak dulu ditunggu publik, kepada pembantu Presiden yang sangat vulgar melakukan kerja politik untuk pencapresan 2024," ucap Adi Prayitno.

Namun dalam hal lain Adi menyebut Presiden Jokowi harus jelas melihat konteks dan batasan menteri melakukan kerja politik.

"Yang paling penting, bagaimana presiden harus bisa sampaikan juga ke publik, dalam konteks apa seorang Ketum Partai yang posisinya sebagai menteri boleh melakukan kampanye politik?" lanjut Adi.

Di samping itu, Adi menyebut sebetulnya apa yang dilakuka Zulhas mengenakan atribut partai dan berkampanye adalah hal yang sah.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana Zulhas nampak tidak sensitif dengan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan.

"Yang dianggap salah dari Zulhas adalah, karena melekat pada dirinya seorang Menteri Perdagangan baru dilantik, kenapa tidak fokus menyelesaikan kisruh minyak goreng?" ucap Adi.

"Apa yang dilakukan pak Zulhas itu tidak sensitif secara politik," lanjutnya.

Bagi Adi, dalam kasus Zulhas dan Ketum lain yang bekerja politik sambil menjabat menteri, yang terpenting adalah Jokowi dapat jelas dalam batas toleransi.

"Sejauh mana Jokowi memberikan rasa toleransi kepada Ketum Partai yang saat ini menjadi para pembantunya?"

Video Editor: Firmansyah

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/308649/pengamat-sebiut-zulhas-tak-sensitif-tapi-jokowi-harus-jelas-soal-batasan-kerja-politik-menteri

Dianjurkan