Rencana Perubahan Status Pandemi Menjadi Endemi Dinilai Tidak Perlu Dijadikan Prioritas

  • 2 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah dua tahun berjuang menghadapi pandemi, pemerintah kini tengah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari pandemi, menjadi endemi.

Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan, pergantian status tidak akan dilakukan tergesa-gesa, melainkan akan mempertimbangkan seluruh unsur dan mengedepankan aspek kehati-hatian.

Itulah yang kini tengah disiapkan pemerintah setelah dua tahun seluruh komponen bangsa berjibaku melawan covid-19 di Indonesia.

Melalui peta jalan yang tengah disiapkan, pemerintah menyiapkan sejumlah tahapan agar Indonesia bisa melalui proses transisi dengan mulus tanpa lonjakan kasus yang signifikan.

Baca Juga KSP: Presiden Jokowi Minta Perubahan Pandemi ke Endemi Tidak Dilakukan Tergesa-gesa di https://www.kompas.tv/article/266463/ksp-presiden-jokowi-minta-perubahan-pandemi-ke-endemi-tidak-dilakukan-tergesa-gesa

Namun, status endemi tampaknya masih belum akan ditetapkan dalam waktu dekat.

Juru bicara vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut pekan depan akan jadi penentu apakah Indonesia sudah melewati gelombang ketiga covid-19.

Menyikapi seluruh aspek ini, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, transisi dari pandemi menjadi endemi akan dilakukan secara bertahap dan mengedepankan kehati-hatian.

Menurut epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, daripada mengejar status endemi pemerintah lebih baik berfokus pada pengendalian penyakit, dan menentukan batasan angka rawat inap dan kematian akibat covid-19, sebagai acuan pengendalian penyakit.

Tak hanya soal mobilitas, tapi vaksinasi kembali menjadi kunci pengendalian pandemi.

Kini, fokus terdekat adalah mengendalikan laju kasus jelang dan setelah masa libur Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh pada bulan Mei mendatang.


Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/266868/rencana-perubahan-status-pandemi-menjadi-endemi-dinilai-tidak-perlu-dijadikan-prioritas

Dianjurkan