GORONTALO, KOMPAS TV - Instruksi Presiden tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona sama sekali tidak diindahkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan virus korona, justru dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas empat pimpinan DPRD. alokasi anggaran ini, telah disahkan dalam sidang paripurna pengesahan perubahan anggaran tahun 2021, pada Senin siang 23 Agustus.

Sembilan orang anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Amanat yang tidak menyetujui alokasi anggaran tersebut walk out dari ruang sidang.

Ketua Fraksi Nasdem Amanat Yuriko Kamaru mengatakan, seharusnya pemerintah memfokuskan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi warga terdampak covid 19. Menurutnya, akibat pandemi virus korna ada ribuan UMKM di Gorontalo terpaksa tutup.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Mohamad Kris Wartabone yang dimintai tanggapan terkait ini menyatakan, sejak awal tawaran pengadaan mobil dinas sudah ditolak empat pimpinan DPRD, namun pihak pemerintah provinsi Gorontalo bersikukuh menganggarkannya.

Diketahui, jumlah alokasi anggaran pengadaan mobnas empat pimpinan DPRD ini berjumlah 2,8 Milyar Rupiah.

Tak hanya itu, fraksi nasdem amanat juga menolak alokasi anggaran pembelian tanah untuk pembangunan Islamic Centre / yang berjumlah 15 Milyar Rupiah.

Fraksi Nasdem Amanat menilai, belanja-belanja seperti ini, masih bisa ditunda dan bisa ditata dalam APBD induk tahun 2022, sehingga untuk perubahan anggaran tahun 2021, bisa fokus pada pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan pandemi covid 19.



#Anggaran #Mobnas DPRD #Pemprov Gorontalo