Debat Panas Juru Bicara Menteri BUMN vs Komisi IX DPR Terkait Vaksinasi Berbayar di Kimia Farma
- 3 tahun yang lalu
KOMPAS.TV - Berbagai cara di tempuh pemerintah untuk mengejar laju vaksinasi covid-19 yang masih begitu lambat.
Demi mencapat target kekebalan kelompok, Pemerintah kini malah membuka vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu melalui Kementerian BUMN dan Kimia Farma Group.
PT Kimia Farma mulai Senin besok (12/7/2021) akan membuka layanan vaksinasi covid-19 berbayar.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN menjelaskan layanan vaksinasi ini untuk memfasilitasi tambahan vaksinasi covid-19 ini karena penyebaran virus ini terus meningkat selama beberapa pekan terakhir.
Terdapat 8 klinik Kimia Farma yang melayani vaksinasi mandiri dan berbayar ini tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya dan Bali.
Jenis vaksin yang digunakan dalam program ini, yaitu vaksin produksi Sinopharm. Sementara harga pembelian ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.
Artinya, setiap satu dosis suntikan vaksin, masyarakat dapat membayar Rp. 439.570. Sehingga untuk dua dosis, dikenakan biaya sebesar Rp. 879.140.
Vaksinasi berbayar ini dikritik Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN.
Menurut Saleh Daulay, vaksinasi berbayar ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten karena sebelumnya Presiden Jokowi pernah menyebutkan jika vaksin Covid-19 digratiskan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden via Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Sejumlah warga, juga menilai vaksinasi berbayar tidak akan diminati karena harganya yang dianggap terlalu mahal.
Jenis vaksin yang dialokasikan untuk Vaksinasi Gotong Royong berbayar ini menggunakan Sinopharm buatan Tiongkok.
Lantas apa pa alasan pemerintah membuka vaksinasi gotong royong individu berbayar ini saat antusias vaksinasi juga masih terus didorong lebih cepat?
Kita bahas bersama Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga dan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Daulay dalam tayangan berikut ini.
Demi mencapat target kekebalan kelompok, Pemerintah kini malah membuka vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu melalui Kementerian BUMN dan Kimia Farma Group.
PT Kimia Farma mulai Senin besok (12/7/2021) akan membuka layanan vaksinasi covid-19 berbayar.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN menjelaskan layanan vaksinasi ini untuk memfasilitasi tambahan vaksinasi covid-19 ini karena penyebaran virus ini terus meningkat selama beberapa pekan terakhir.
Terdapat 8 klinik Kimia Farma yang melayani vaksinasi mandiri dan berbayar ini tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya dan Bali.
Jenis vaksin yang digunakan dalam program ini, yaitu vaksin produksi Sinopharm. Sementara harga pembelian ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.
Artinya, setiap satu dosis suntikan vaksin, masyarakat dapat membayar Rp. 439.570. Sehingga untuk dua dosis, dikenakan biaya sebesar Rp. 879.140.
Vaksinasi berbayar ini dikritik Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN.
Menurut Saleh Daulay, vaksinasi berbayar ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten karena sebelumnya Presiden Jokowi pernah menyebutkan jika vaksin Covid-19 digratiskan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden via Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Sejumlah warga, juga menilai vaksinasi berbayar tidak akan diminati karena harganya yang dianggap terlalu mahal.
Jenis vaksin yang dialokasikan untuk Vaksinasi Gotong Royong berbayar ini menggunakan Sinopharm buatan Tiongkok.
Lantas apa pa alasan pemerintah membuka vaksinasi gotong royong individu berbayar ini saat antusias vaksinasi juga masih terus didorong lebih cepat?
Kita bahas bersama Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga dan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Daulay dalam tayangan berikut ini.