Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Jadi Kuasa Hukum Demokrat Kubu AHY, Ini Alasannya
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Bambang Widjojanto ditunjuk menjadi kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono.
Ia menerima tawaran tersebut dan bergabung dengan tim kuasa hukum Partai Demokrat.
Bambang mengaku merasa terhormat saat ditunjuk secara resmi oleh Ketum dan Sekjen Partai Demokrat.
"Saya merasa terhormat dipercaya menangani kasus ini karena ini kasus sangat fundamental," Bambang saat diwawancara wartawan (12/3).
Mantan Wakil Ketua KPK ini menyebutkan alasannya bergabung dengan tim kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY.
Menurutnya, saat ini, Indonesia tengah menghadapi masalah yang fundamental.
"Kalau ditanya apa alasannya, menurut saya sama dengan masyarakat, saya merasa ada masalah fundamental yang sekarang, hari ini sedang ada dalam bangsa ini," tambahnya (12/3).
Sebelumnya, tim kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY hari ini (12/3) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang.
KLB tersebut telah menunjuk Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Kegiatan tersebut dinilai kubu AHY telah melanggar undang-undang serta AD/ART Partai Demokrat.
Ia menerima tawaran tersebut dan bergabung dengan tim kuasa hukum Partai Demokrat.
Bambang mengaku merasa terhormat saat ditunjuk secara resmi oleh Ketum dan Sekjen Partai Demokrat.
"Saya merasa terhormat dipercaya menangani kasus ini karena ini kasus sangat fundamental," Bambang saat diwawancara wartawan (12/3).
Mantan Wakil Ketua KPK ini menyebutkan alasannya bergabung dengan tim kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY.
Menurutnya, saat ini, Indonesia tengah menghadapi masalah yang fundamental.
"Kalau ditanya apa alasannya, menurut saya sama dengan masyarakat, saya merasa ada masalah fundamental yang sekarang, hari ini sedang ada dalam bangsa ini," tambahnya (12/3).
Sebelumnya, tim kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY hari ini (12/3) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang.
KLB tersebut telah menunjuk Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Kegiatan tersebut dinilai kubu AHY telah melanggar undang-undang serta AD/ART Partai Demokrat.