Cakupan Vaksinasi Diperluas, KSP: Semua Unsur Masyarakat Dilibatkan Dukung Vaksinasi
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah memulai vaksinasi covid-19 tahap pertama dengan sasaran utama petugas kesehatan, kini pemerintah masuk ke tahap berikutnya.
Tahap kedua vaksinasi sudah dimulai 17 Februari lalu dengan 5 kelompok penerima terbanyak yaitu warga lansia, pendidik, pedagang pasar, pelayan publik, serta pegawai pemerintah.
Presiden Joko Widodo berharap, proses vaksinasi terus berlanjut sehingga jumlah masyarakat yang disuntik vaksin meningkat drastis setiap hari.
Pemerintah terus mengingatkan masyarakat, akan pentingnya vaksinasi untuk memberikan kekebalan tubuh dari covid-19.
Namun belum seluruh warga yang memahaminya.
Di sejumlah pasar tradisional di jakarta misalnya, ada pedagang yang mau divaksin, namun ada pula yang masih menolak.
Terkait warga yang layak divaksin namun menolak, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengingatka ada sanksi denda dan penghentian pemberian bansos.
Sementara Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito Menyebut, sanksi bagi penolak vaksin jadi opsi terakhir.
Pemerintah, lebih mengutamakan upaya persuasif untuk mengajak warga ikut vaksinasi.
Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam vaksinasi covid-19 sejauh ini?.
Efektifkah upaya pemberian sanski bagi penolaknya?.
Simak dialog berikut bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Dany Amrul Ichdan, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, Peneliti Litbang Kompas, Eren Masyukrilla.
Tahap kedua vaksinasi sudah dimulai 17 Februari lalu dengan 5 kelompok penerima terbanyak yaitu warga lansia, pendidik, pedagang pasar, pelayan publik, serta pegawai pemerintah.
Presiden Joko Widodo berharap, proses vaksinasi terus berlanjut sehingga jumlah masyarakat yang disuntik vaksin meningkat drastis setiap hari.
Pemerintah terus mengingatkan masyarakat, akan pentingnya vaksinasi untuk memberikan kekebalan tubuh dari covid-19.
Namun belum seluruh warga yang memahaminya.
Di sejumlah pasar tradisional di jakarta misalnya, ada pedagang yang mau divaksin, namun ada pula yang masih menolak.
Terkait warga yang layak divaksin namun menolak, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengingatka ada sanksi denda dan penghentian pemberian bansos.
Sementara Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito Menyebut, sanksi bagi penolak vaksin jadi opsi terakhir.
Pemerintah, lebih mengutamakan upaya persuasif untuk mengajak warga ikut vaksinasi.
Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam vaksinasi covid-19 sejauh ini?.
Efektifkah upaya pemberian sanski bagi penolaknya?.
Simak dialog berikut bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Dany Amrul Ichdan, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, Peneliti Litbang Kompas, Eren Masyukrilla.