TOP 3 NEWS: Jokowi Resmikan Bendungan Tukul | Istana tanggapi JK | Mahfud Soal Din Syamsudin
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Inilah 3 berita tepopuler yang terjadi pada Minggu (14/122021):
1. Presiden Joko Widodo, hari ini, Minggu (14/2/2021) meresmikan Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur. Peresmian didampingi Menteri PUPR dan Gubernur Jawa Timur. Dalam pidatonya Presiden mengatakan Bendungan Tukul memiliki peran yang sangat penting untuk pengendalian banjir, mengairi sawah, air irigasi, dan penyediaan air baku. Jokowi juga berharap Bendungan Tukul dapat menjadi infrastruktur penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air.
2. Istana memberikan tanggapan kepada Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla yang mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa berujung pada panggilan polisi. Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman, masyarakat bebas memberikan kritik kepada pemerintah asal disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanyaan JK ini dilontarkan setelah Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif memberikan kritik kepada pemerintah.
3. Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan melakukan proses hukum kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Menurut Mahfud, pemerintah menilai Din Syamsudin sebagai tokoh yang kritis. Pernyataan Mahfud ini disampaikan menyusul adanya laporan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB kepada Din Syamsuddin. Pada laporannya GAR-ITB menilai Din Syamsudin telah mendiskreditkan pemerintah.
1. Presiden Joko Widodo, hari ini, Minggu (14/2/2021) meresmikan Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur. Peresmian didampingi Menteri PUPR dan Gubernur Jawa Timur. Dalam pidatonya Presiden mengatakan Bendungan Tukul memiliki peran yang sangat penting untuk pengendalian banjir, mengairi sawah, air irigasi, dan penyediaan air baku. Jokowi juga berharap Bendungan Tukul dapat menjadi infrastruktur penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air.
2. Istana memberikan tanggapan kepada Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla yang mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa berujung pada panggilan polisi. Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman, masyarakat bebas memberikan kritik kepada pemerintah asal disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanyaan JK ini dilontarkan setelah Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif memberikan kritik kepada pemerintah.
3. Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan melakukan proses hukum kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Menurut Mahfud, pemerintah menilai Din Syamsudin sebagai tokoh yang kritis. Pernyataan Mahfud ini disampaikan menyusul adanya laporan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB kepada Din Syamsuddin. Pada laporannya GAR-ITB menilai Din Syamsudin telah mendiskreditkan pemerintah.