Mensos Risma: Ada 40 Daerah Belum Serahkan Perbaikan Data Bansos
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan masih melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial.
Pada pekan kedua dan pertama di bulan Januari ini, Kemensos telah melakukan perbaikan data.
Risma mengungkapkan ada 40 daerah yang belum menyerahkan perbaikan data penerima bansos ke pusat.
Selama ini data penerima tidak sesuai sehingga berpotensi untuk diselewengkan.
"Ada yang datanya tidak sepadan dengan data kependudukan, ini kan rawan. Karena itu sekarang minta daerah untuk membetulkan," ujar Risma, Jumat (29/1/2021).
Sementara, saat menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bersama Menko PMK Muhadjir Effendi di Kantor Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Risma mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi kembali terhadap bantuan tunai.
"Memang untuk bansos penanganan pandemik COVID-19 yaitu BST, untuk tahun ini kami (salurkan) sampai bulan April. Tapi itu akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, akan diperpanjang. Ini akan menunggu perkembangan kondisi pandemik," ujar Risma.
Namun, lanjutnya, untuk bantuan lainnya yakni BPNT Program Sembako dan PKH akan tetap diberikan selama satu tahun.
Pada pekan kedua dan pertama di bulan Januari ini, Kemensos telah melakukan perbaikan data.
Risma mengungkapkan ada 40 daerah yang belum menyerahkan perbaikan data penerima bansos ke pusat.
Selama ini data penerima tidak sesuai sehingga berpotensi untuk diselewengkan.
"Ada yang datanya tidak sepadan dengan data kependudukan, ini kan rawan. Karena itu sekarang minta daerah untuk membetulkan," ujar Risma, Jumat (29/1/2021).
Sementara, saat menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bersama Menko PMK Muhadjir Effendi di Kantor Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Risma mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi kembali terhadap bantuan tunai.
"Memang untuk bansos penanganan pandemik COVID-19 yaitu BST, untuk tahun ini kami (salurkan) sampai bulan April. Tapi itu akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, akan diperpanjang. Ini akan menunggu perkembangan kondisi pandemik," ujar Risma.
Namun, lanjutnya, untuk bantuan lainnya yakni BPNT Program Sembako dan PKH akan tetap diberikan selama satu tahun.