BBM Akan Dihapus di Jawa, Madura, Bali, Awal Tahun 2021
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menyebutkan ada rencana penghapusan BBM jenis Premium per awal tahun 2021 mendatang.
Rencana ini disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MR Karliansyah, dalam diskusi daring terkait BBM ramah lingkungan.
Menurutnya, Pertamina menyatakan kepadanya akan ada penghapusan Premium di Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI), pada awal tahun 2021 mendatang.
Di mata KLHK, rencana ini sejalan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017 mengenai batasan research octane number (RON).
Komisi VII DPR mendukung rencana Pertamina yang akan mencabut BBM jenis Premium di Jawa, Madura, dan Bali awal tahun depan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan rencana itu harus dibarengi dengan transisi harga BBM beroktan tinggi yang selisihnya tidak boleh terlalu jauh dari Premium.
Eddy menilai, kebijakan penghilangan Premium secara bertahap akan mengurangi resistensi dan gejolak di tengah masyarakat.
"Jika dilaksanakan di Jawa, Bali, saya kira gejolak sosial mungkin timbul relatif rendah. Dengan catatan, premium itu tidak segera hilang di pasaran langka di pasaran, tetapi berkurang secara progresif," kata Eddy.
Ia juga mengatakan penetapan harga antara Pertamax dan Pertalite agar tak terlalu jauh.
Rencana ini disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MR Karliansyah, dalam diskusi daring terkait BBM ramah lingkungan.
Menurutnya, Pertamina menyatakan kepadanya akan ada penghapusan Premium di Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI), pada awal tahun 2021 mendatang.
Di mata KLHK, rencana ini sejalan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017 mengenai batasan research octane number (RON).
Komisi VII DPR mendukung rencana Pertamina yang akan mencabut BBM jenis Premium di Jawa, Madura, dan Bali awal tahun depan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan rencana itu harus dibarengi dengan transisi harga BBM beroktan tinggi yang selisihnya tidak boleh terlalu jauh dari Premium.
Eddy menilai, kebijakan penghilangan Premium secara bertahap akan mengurangi resistensi dan gejolak di tengah masyarakat.
"Jika dilaksanakan di Jawa, Bali, saya kira gejolak sosial mungkin timbul relatif rendah. Dengan catatan, premium itu tidak segera hilang di pasaran langka di pasaran, tetapi berkurang secara progresif," kata Eddy.
Ia juga mengatakan penetapan harga antara Pertamax dan Pertalite agar tak terlalu jauh.