TNI Dilibatkan Awasi Protokol Kesehatan, Bagaimana Agar Tak Jadi Represif?
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Peran TNI-Polri dalam penanganan Covid-19 diminta tidak terlalu represif saat menegakkan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat.
Namun di sisi lain penerapan sanksi sosial terhadap yang melanggar protokol kesehatan dianggap tidak memunculkan efek jera.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, menilai masalah penanganan corona di Indonesia adalah dari masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan, untuk itu harus ada efek jera yang diberikan.
"Problem di Indonesia ini problemnya adalah kalau orang Jawa bilang ngeyel ya, jadi harus ada efek gencar efek jera yang membuat mereka pada akhirnya tidak melakukan langkah-langkah yang kemudian sama dengan yang normatif," kata Muradi.
Lalu langkah seperti apa dari TNI-Polri yang dianggap paling moderat untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan?
Simak dialog bersama Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Riant Nugroho.
Namun di sisi lain penerapan sanksi sosial terhadap yang melanggar protokol kesehatan dianggap tidak memunculkan efek jera.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, menilai masalah penanganan corona di Indonesia adalah dari masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan, untuk itu harus ada efek jera yang diberikan.
"Problem di Indonesia ini problemnya adalah kalau orang Jawa bilang ngeyel ya, jadi harus ada efek gencar efek jera yang membuat mereka pada akhirnya tidak melakukan langkah-langkah yang kemudian sama dengan yang normatif," kata Muradi.
Lalu langkah seperti apa dari TNI-Polri yang dianggap paling moderat untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan?
Simak dialog bersama Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Riant Nugroho.