Kemenkeu Pinjamkan DKI Jakarta Rp 12 Triliun dan Jabar Rp 4 Triliun Untuk Pemulihan Ekonomi
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - DKI Jakarta dan Jawa Barat menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero.
Pinjaman dengan total 16,5 triliun rupiah ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Menurut rencana, DKI Jakarta akan mengguanakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang terkendala dana utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.
Sementara Pemprov Jawa Barat akan menggunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan.
Pemerintah pusat memberikan jangka waktu pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional paling lama 10 tahun.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, akan mempercepat penyerapan program pemulihan ekonomi nasional, sesuai arahan presiden.
Penyerapan anggaran stimulus per 22 Juli 2020 baru mencapai 19 persen, dari total anggaran 695 triliun rupiah.
Prioritas pertama yakni mempercepat, dan meningkatkan penetrasi dari bantuan sosial dan bansos produktif.
Kemudian, penyaluran program untuk pengusaha mikro kecil dan menengah juga akan dipercepat, baik program penjaminan kredit, maupun subsidi bunga bagi kredit UMKM.
Pemerintah juga akan memberikan relaksasi abonemen listrik, untuk seluruh industri.
Pinjaman dengan total 16,5 triliun rupiah ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Menurut rencana, DKI Jakarta akan mengguanakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang terkendala dana utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.
Sementara Pemprov Jawa Barat akan menggunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan.
Pemerintah pusat memberikan jangka waktu pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional paling lama 10 tahun.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, akan mempercepat penyerapan program pemulihan ekonomi nasional, sesuai arahan presiden.
Penyerapan anggaran stimulus per 22 Juli 2020 baru mencapai 19 persen, dari total anggaran 695 triliun rupiah.
Prioritas pertama yakni mempercepat, dan meningkatkan penetrasi dari bantuan sosial dan bansos produktif.
Kemudian, penyaluran program untuk pengusaha mikro kecil dan menengah juga akan dipercepat, baik program penjaminan kredit, maupun subsidi bunga bagi kredit UMKM.
Pemerintah juga akan memberikan relaksasi abonemen listrik, untuk seluruh industri.