Soal Ahok: PPP Kritik Kinerja, PKB Tidak Setuju
- 4 tahun yang lalu
JAkARTA, KOMPAS.TV - Partai Golkar ragu pergantian Menteri BUMN, bila benar terjadi, akan efektif.
Ketua Bapilu Partai Golkar Maman Abdurahman menyebut bahwa reshuffle kabinet menjadi hak penuh presiden, jadi akan diserahkan kepada beliau.
Lagi Maman menyebut terkait BUMN bahwa mau 10 kali ganti menteri tidak akan membuat perusahaan BUMN semakin bagus karena menurutnya solusinya bukan ganti menteri.
Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau PPP mengkritik kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina saat ini.
Dan PKB tampaknya juga tidak setuju jika benar Ahok akan dipilih menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi, karena kasus hukum yang menjerat Ahok menjadi salah satu alasan.
Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Bapilu Partai Golkar Maman Abdurahman menyebut bahwa reshuffle kabinet menjadi hak penuh presiden, jadi akan diserahkan kepada beliau.
Lagi Maman menyebut terkait BUMN bahwa mau 10 kali ganti menteri tidak akan membuat perusahaan BUMN semakin bagus karena menurutnya solusinya bukan ganti menteri.
Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau PPP mengkritik kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina saat ini.
Dan PKB tampaknya juga tidak setuju jika benar Ahok akan dipilih menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi, karena kasus hukum yang menjerat Ahok menjadi salah satu alasan.
Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.