CURHATAN IBU YANG ANAKNYA BERTINGKAH SEPERTI ORANG GILA KARENA TAK MASUK SEKOLAH

Dwi Riska Hartoyo tak bisa menahan emosi. Suaranya tergetar dan serak. Matanya memerah. Rapat di ruang Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, yang membahas masalah penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah atas bersama Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak pun hening, Kamis (2/7/2020). "Saya orang tua yang sangat dirugikan, sampai anak saya stres, sampai saat ini tidak mau bersekolah, karena kebanyakan kecurangan. Seandainya tidak ada kecurangan mungkin putri saya bisa menerima," kata Riska. Anak Riska adalah korban sistem zonasi PPDB. Anaknya tidak diterima. Justru yang diterima adalah mereka yang sebenarnya memiliki tempat tinggal di kecamatan lain yang berjarak jauh dari SMAN 2, namun menggunakan surat keterangan domisili (SKD) yang berdekatan dengan sekolah. Surat keterangan domisili (SKD) memang jadi 'surat sakti' dan jalan pintas bagi sebagian orang tua untuk menyiasati sistem zonasi dalam PPDB tahun ini. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, SKD diperuntukkan pendatang dan dikeluarkan oleh kantor desa atau kelurahan. [wir]