Dua Kepala Desa Tolak Bansos Pemprov Jabar Karena Bansos Tidak Sesuai Jumlah Penduduk
- 4 tahun yang lalu
INDRAMAYU, KOMPAS.TV - Di Indramayu, Jawa Barat, kepala desa menolak bantuan yang dikirimkan Pemrov Jawa Barat.
Mereka tak menerima bantuan ini, karena dari 400 nama yang diajukan, hanya 54 warga yang diberi bantuan.
Penolakan ini dilakukan perangkat Desa Dadap, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Mereka menolak bantuan pemerintah provinsi jawa barat untuk warga terdampak Covid-19.
Alasannya, dari 400 warga yang diajukan, hanya ada bantuan untuk 54 warga terdampak Covid-19.
Mereka khawatir masalah ini menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat desa.
Sebelumnya, keuhan yang sama juga diontarkan Kepala Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat.
Dia kesal karena data penerima bantuan masih menggunakan data lama sehingga banya warga yang tak menerima bantuan.
Gubernur jawa barat Ridwan Kamil sebelumnya mengakui ada penambahan permintaan bantuan Covid-19.
Dari target 40 persen, yang minta bantuan sosial mencapai 63 persen.
Padahal masih ada pos bantuan dari pusat serta kota dan kabupaten.
Warga terdamak Covid-19 memang tak sedikit. Begitu pula bantuan yang dikirim berbagai pihak.
Koordinasi dan kesamaan data diyakini bisa meminimalisasi masalah dalam pembagian bantuan.
Mereka tak menerima bantuan ini, karena dari 400 nama yang diajukan, hanya 54 warga yang diberi bantuan.
Penolakan ini dilakukan perangkat Desa Dadap, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Mereka menolak bantuan pemerintah provinsi jawa barat untuk warga terdampak Covid-19.
Alasannya, dari 400 warga yang diajukan, hanya ada bantuan untuk 54 warga terdampak Covid-19.
Mereka khawatir masalah ini menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat desa.
Sebelumnya, keuhan yang sama juga diontarkan Kepala Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat.
Dia kesal karena data penerima bantuan masih menggunakan data lama sehingga banya warga yang tak menerima bantuan.
Gubernur jawa barat Ridwan Kamil sebelumnya mengakui ada penambahan permintaan bantuan Covid-19.
Dari target 40 persen, yang minta bantuan sosial mencapai 63 persen.
Padahal masih ada pos bantuan dari pusat serta kota dan kabupaten.
Warga terdamak Covid-19 memang tak sedikit. Begitu pula bantuan yang dikirim berbagai pihak.
Koordinasi dan kesamaan data diyakini bisa meminimalisasi masalah dalam pembagian bantuan.