Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Pembebasan Napi Koruptor
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan Pemerintah tidak pernah berencana untuk membebaskan napi korupsi.
Sebelumnya ada wacana mengenai pembebasan napi korupsi oleh Menteri Hukum dan Ham Yassona Laoly.
Pengusulan ini terkait dengan pembebasan narapidana kasus korupsi untuk menanggulangi risiko penularan Covid-19 di dalam lapas.
Pemerintah juga tidak pernah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Mahfud menambahkan, Pemerintah berpegang kepada sikap Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, yang tidak ingin merevisi peraturan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah memberikan pembebasan bersyarat bagi sekitar 30.000 narapidana.
Pembebasan bersyarat ini dilakukan untuk mengurangi persebaran virus Covid-19 di lapas.
Meski demikian, peraturan ini tidak berlaku bagi napi koruptor, teroris, narkoba, dan kejahatan berat lainnya.
Sebelumnya ada wacana mengenai pembebasan napi korupsi oleh Menteri Hukum dan Ham Yassona Laoly.
Pengusulan ini terkait dengan pembebasan narapidana kasus korupsi untuk menanggulangi risiko penularan Covid-19 di dalam lapas.
Pemerintah juga tidak pernah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Mahfud menambahkan, Pemerintah berpegang kepada sikap Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, yang tidak ingin merevisi peraturan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah memberikan pembebasan bersyarat bagi sekitar 30.000 narapidana.
Pembebasan bersyarat ini dilakukan untuk mengurangi persebaran virus Covid-19 di lapas.
Meski demikian, peraturan ini tidak berlaku bagi napi koruptor, teroris, narkoba, dan kejahatan berat lainnya.