Anggota DPR dari Gerindra Minta Ahok Tagih Piutang Pertamina ke Pemerintah
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra Harry Poernomo meminta kepada Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk berperan aktif menagih piutang biaya subsidi BBM ke pemerintah.
Dilansir dari Kompas.com, menurut Harry, Pertamina kerap kali kesulitan menagihkan piutang subsidi BBM ke pemerintah.
Oleh karenanya, Harry justru berharap Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama dapat membantu perseroan untuk menagihkan piutang tersebut.
\"Pak Ahok juga bisa membantu (menagih utang) sebagai Komut supaya nagihnya biaya subsidi Pertamina itu cepat. Kasihan Pertamina itu,\" ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Harry pun mengakui bahwa dirinya pernah dimintai tolong oleh Pertamina untuk menagihkan piutang Pertamina ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
\"Kemarin saya di Komisi XI sempat ditelepon, 'Pak Harry, tagihan kami Rp20 triliun subsidi di Kemenkeu'. (Tapi) Saya enggak memiliki wewenang tersebut,\" katanya.
#Ahok #Pertamina #BUMN
Dilansir dari Kompas.com, menurut Harry, Pertamina kerap kali kesulitan menagihkan piutang subsidi BBM ke pemerintah.
Oleh karenanya, Harry justru berharap Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama dapat membantu perseroan untuk menagihkan piutang tersebut.
\"Pak Ahok juga bisa membantu (menagih utang) sebagai Komut supaya nagihnya biaya subsidi Pertamina itu cepat. Kasihan Pertamina itu,\" ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Harry pun mengakui bahwa dirinya pernah dimintai tolong oleh Pertamina untuk menagihkan piutang Pertamina ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
\"Kemarin saya di Komisi XI sempat ditelepon, 'Pak Harry, tagihan kami Rp20 triliun subsidi di Kemenkeu'. (Tapi) Saya enggak memiliki wewenang tersebut,\" katanya.
#Ahok #Pertamina #BUMN