Mahfud MD Akui Keterlambatan Sosialisasi Sebab Protes Warga terkait Karantina di Natuna
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Mahfud MD memanggil Bupati Natuna, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk koordinasi karantina WNI di Natuna.
Sekitar pukul 9 pagi tadi (04/02/2020) Menkopolhukam menyampaikan hasil rapat dengan Bupati Natuna. Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan penyampaian informasi karantina WNI di Natuna kepada Pemda dan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan ijin singkat yang diberikan pemerintah Tiongkok untuk mengevakuasi WNI di Wuhan.
Pemerintah pusat menjamin proses karantina WNI di Natuna tak membahayakan masyarakat setempat sehingga kegiatan pendidikan dan kegiatan lainnya seharusnya bisa berjalan normal.
Sejak munculnya penolakan masyarakat natuna Pemerintah pusat mengaku terus mensosialisasikan kepada Pemda dan Masyarakat setempat terkait proses karantina WNI dari Wuhan.
Mendadak malam tadi ditugaskan Presiden memang terjadi keterlambatan informasi, karena ketika mendapat ijin dari Tiongkok langsung ambil aksi dan pilih Natuna, timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan rakyat yang terlambat, karena perkembangannya informasi yang sangat cepat Ucap Mahfud MD, Menteri Koordinator Hukum dan HAM.
Sekitar pukul 9 pagi tadi (04/02/2020) Menkopolhukam menyampaikan hasil rapat dengan Bupati Natuna. Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan penyampaian informasi karantina WNI di Natuna kepada Pemda dan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan ijin singkat yang diberikan pemerintah Tiongkok untuk mengevakuasi WNI di Wuhan.
Pemerintah pusat menjamin proses karantina WNI di Natuna tak membahayakan masyarakat setempat sehingga kegiatan pendidikan dan kegiatan lainnya seharusnya bisa berjalan normal.
Sejak munculnya penolakan masyarakat natuna Pemerintah pusat mengaku terus mensosialisasikan kepada Pemda dan Masyarakat setempat terkait proses karantina WNI dari Wuhan.
Mendadak malam tadi ditugaskan Presiden memang terjadi keterlambatan informasi, karena ketika mendapat ijin dari Tiongkok langsung ambil aksi dan pilih Natuna, timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan rakyat yang terlambat, karena perkembangannya informasi yang sangat cepat Ucap Mahfud MD, Menteri Koordinator Hukum dan HAM.