Kasus penyelundupan kendaraan mewah dalam pesawat Garuda Indonesiayang berujung dengan pemecatan 5direksinya, menjadi pintu masuk untuk merombak dan membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Apa prioritas utama dari gebrakan bersih-bersih BUMN? Dan bagaimana pula pembenahan menjamin tugas utama korporasi dalam mencari profitbisa seimbang dengan tugas sosial BUMN?


Bersih-bersih di lingkungan BUMN terus dikebut oleh sang menteri, Erick Thohir. Terbongkarnya kasus penyelundupan kendaraan mewahyang berujung pemecatan 5direksi Garuda Indonesiaseolah menjadi pintu tol dalam pembenahan tata kelola BUMN.


Tak hanya itu, jumlah eselon pun akan dipangkas. Jumlah deputi di Kementerian BUMNrencananya akan dipangkas jumlahnya dari 7menjadi hanya 3orang. Namun, empat orang StafKhusus Menteri BUMNdari kalangan akademisi dan profesionaljuga diangkat untuk membantu tugas Menteri BUMN. Pembenahan kinerja BUMN bukan perkara mudah. Dengan pendapatan sekitar Rp 210 triliun dari 142 BUMNyang ada, hanya 15 BUMNdi antaranya yang menghasilkan laba. Namun, tak seperti perusahaan swasta, BUMNmemiliki tanggung jawab sosial, selain mencari profit untuk negara.