Politik Kompromi, Sanggupkah Melesat? - SATU MEJA (3)
- 5 tahun yang lalu
Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/10). Dua hari setelahnya, Jumat (25/10), dilantik para wakil menteri (wamen) yang berjumlah 12 orang.
Politik kompromi dengan cara bagi-bagi kursi kental terasa pada penyusunan kabinet Presiden Jokowi jilid II. Pihak oposisi dirangkul. Sementara partai politik dan relawan pendukung yang tidak mendapatkan jatah menteri, diakomodasi melalui kursi wakil menteri.
Mengenai langkahnya ini, Presiden Jokowi mengatakan ingin membangun demokrasi gotong royong karena dirasa baik untuk kondisi negeri saat ini. Usai melantik para menteri dan wakilnya, Presiden Jokowi pun menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengakomodasi semua pihak dalam penyusunan kabinet.
Politik kompromi mengundang pertanyaan terkait dampaknya terhadap kinerja pemerintahan ke depan. Apakah akan memperkuat, atau justru sebaliknya? Mampukah politik kompromi melesatkan kehidupan demokrasi?
#SATUMEJA #JOKOWIDODO #WAKILMENTERI
Politik kompromi dengan cara bagi-bagi kursi kental terasa pada penyusunan kabinet Presiden Jokowi jilid II. Pihak oposisi dirangkul. Sementara partai politik dan relawan pendukung yang tidak mendapatkan jatah menteri, diakomodasi melalui kursi wakil menteri.
Mengenai langkahnya ini, Presiden Jokowi mengatakan ingin membangun demokrasi gotong royong karena dirasa baik untuk kondisi negeri saat ini. Usai melantik para menteri dan wakilnya, Presiden Jokowi pun menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengakomodasi semua pihak dalam penyusunan kabinet.
Politik kompromi mengundang pertanyaan terkait dampaknya terhadap kinerja pemerintahan ke depan. Apakah akan memperkuat, atau justru sebaliknya? Mampukah politik kompromi melesatkan kehidupan demokrasi?
#SATUMEJA #JOKOWIDODO #WAKILMENTERI