Dayak Sepaku Khawatir Ibu Kota
- 5 tahun yang lalu
Masyarakat adat Dayak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merasa cemas dengan wacana pemindahan ibukota ke wilayah tersebut. Mereka khawatir hutan di wilayahnya sebagai tempat hidup dan mencari makan beralih fungsi menjadi wilayah pemerintahan.
Rencana wilayah pembangunan pusat pemerintahan di PPU menyinggung 13 teritori hutan masyarakat adat Dayak.
Salah satu masyarakat Dayak Kecamatan Sepaku, PPU mengatakan mereka sudah mulai tergusur dengan keberadaan bisnis perkebunan dan transmigran dari luar Kalimantan. Jika ibukota benar-benar pindah akan memperparah keberadaan sebagai masyarakat yang marjinal atau kurang perhatian.
Meski begitu tidak semua masyarakat Dayak menolak rencana pembangunan ibukota baru. Ada yang pasrah saja dengan kebijakan presiden Jokowi dengan catatan mendapatk kompensasi yang setimpal. Seperti ganti rugi yang cukup dan jaminan kesejahteraan.
Abdul Gafur Bupati Penajam Paser Utara memastikan alih fungsi hutan masyarakat Dayak tidak akan terjadi. Ia mengupayakan akan hutan kota khusus untuk kehidupan masyarakat Dayak. Namun, ia tidak menyinggung aturan apa atau kepastian hukum untuk merealisasikan kebijakannya tersebut.
Rencana wilayah pembangunan pusat pemerintahan di PPU menyinggung 13 teritori hutan masyarakat adat Dayak.
Salah satu masyarakat Dayak Kecamatan Sepaku, PPU mengatakan mereka sudah mulai tergusur dengan keberadaan bisnis perkebunan dan transmigran dari luar Kalimantan. Jika ibukota benar-benar pindah akan memperparah keberadaan sebagai masyarakat yang marjinal atau kurang perhatian.
Meski begitu tidak semua masyarakat Dayak menolak rencana pembangunan ibukota baru. Ada yang pasrah saja dengan kebijakan presiden Jokowi dengan catatan mendapatk kompensasi yang setimpal. Seperti ganti rugi yang cukup dan jaminan kesejahteraan.
Abdul Gafur Bupati Penajam Paser Utara memastikan alih fungsi hutan masyarakat Dayak tidak akan terjadi. Ia mengupayakan akan hutan kota khusus untuk kehidupan masyarakat Dayak. Namun, ia tidak menyinggung aturan apa atau kepastian hukum untuk merealisasikan kebijakannya tersebut.