Pindah Ibu Kota Ancam Lingkungan
- 5 tahun yang lalu
Pemindahan ibukota ke Kalimantan dikhawatirkan oleh sejumlah aktivis karena berpotensi menambah kerusakan lingkungan. Juru Kampanye Senior Greenpeace, Jasmine Puteri, khawatir proyek pemindahan pusat pemerintahan Indonesia membutuhkan lahan baru. Kebutuhan lahan baru ini muncul masalah pergesaran alih fungsi lahan dari hutan jadi lanskap kota.
Kekhawatiran Jasmine beralasan mengingat kebutuhan lahan yang akan meningkat jika ibukota benar-benar pindah ke Kalimantan. Maka terjadilah perusakan hutan disekitar daerah pembangunan ibukota baru.
Meski begitu ia menyarankan jika mega proyek ini dipikirkan secara matang serta didukung dengan penelitian yang komprehensif.
Berbeda dengan Jasmine, Pradharma Rupang, Dinamisator Jaringan Tambang Kalimantan Timur menolak rencana proyek pemindahan ibukota. Proyek ini menurutnya akan mengikis cadangan air bersih di daerah wilayah Bukit Soeharto. Di bukit yang menjadi rencana pusat ibukota ini adalah cadangan air bersih yang menopang 4 kota besar di Kaltim yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Perpindahan 870.000 ASN yang belum diikuti dengan penduduk lain akan menjadi masalah kebutuhan air bersih. Penduduk yang semakin padat nanti dikhawatirkan tak sebanding dengan cadangan air bersih di wilayah tersebut.
Kekhawatiran Jasmine beralasan mengingat kebutuhan lahan yang akan meningkat jika ibukota benar-benar pindah ke Kalimantan. Maka terjadilah perusakan hutan disekitar daerah pembangunan ibukota baru.
Meski begitu ia menyarankan jika mega proyek ini dipikirkan secara matang serta didukung dengan penelitian yang komprehensif.
Berbeda dengan Jasmine, Pradharma Rupang, Dinamisator Jaringan Tambang Kalimantan Timur menolak rencana proyek pemindahan ibukota. Proyek ini menurutnya akan mengikis cadangan air bersih di daerah wilayah Bukit Soeharto. Di bukit yang menjadi rencana pusat ibukota ini adalah cadangan air bersih yang menopang 4 kota besar di Kaltim yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Perpindahan 870.000 ASN yang belum diikuti dengan penduduk lain akan menjadi masalah kebutuhan air bersih. Penduduk yang semakin padat nanti dikhawatirkan tak sebanding dengan cadangan air bersih di wilayah tersebut.