Ramai Korupsi, Salah Partai Politik?

Kendaraan partai politik wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin bertarung dalam kandidasi kepala daerah. Sosok calon pemimpin daerah bisa saja tidak berlatar belakang politik. Tapi, untuk bisa dicoblos oleh pemilih, undang undang mengharuskan sosok tersebut diusung oleh partai politik. 

Celakanya, sistem rekrutmen dan rutinitas di partai politik dinilai sangat feodal dan lekat dengan perilaku koruptif. 

Untuk bisa dicalonkan partai tertentu, kepala daerah butuh modal uang. Sudah bukan rahasia umum, parpol membanderol harga yang fantastis untuk menambatkan dukungannya. Alasannya sederhana, parpol butuh dana untuk menjamu peserta yang hadir dalam tiap rapat kerja, musyawarah lokal hingga nasional, hingga dana untuk kampanye.

Lantas, kandidat pemimpin yang diusung partai tidak punya pilihan untuk mencari sumber sumber untuk melunasi biaya yang timbul sebagai konsekuensinya.