Polemik 5.000 Senjata, Bentuk Miskomunikasi Panglima?
- 7 tahun yang lalu
Pada 22 september lalu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo pertama kali menggulirkan isu akan masuknya 5.000 senjata ilegal ke Indonesia. Senjata ini, menurut panglima, tidak dipesan oleh institusi resmi negara.
Publikpun gaduh karena isu ini. Di media sosial, ramai dibincangkan selentingan ancaman atau pergerakan tertentu yang akan mengikuti masuknya senjata ilegal ini.
Minggu (24/09), Menkopolhukam Wiranto angkat bicara. Wiranto membantah ada 5.000 senjata ilegal. Yang ada, menurut Wiranto, 500 unit senjata buatan dalam negeri yang dibeli dengan dana APBN untuk keperluan sekolah TNI.
Dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Senin (25/09), pengamat militer Connie Rahakundini menyayangkan langkah panglima yang dianggap membocorkan hal yang bukan konsumsi publik. Hal ini juga diamini anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Conni maupun TB menilai, seharusnya panglima punya akses untuk mengonfirmasi benar tidaknya isu senjata ilegal.
Komentar lebih ekstrim disampaikan Connie Rahakundini yang menilai, polemik ini merupakan bentuk politik praktis yang dilakukan panglima. Connie meminta, panglima meletakkan atribut dan tidak mengikutsertakan institusi TNI jika memang ingin terjun ke dunia politik praktis.
Publikpun gaduh karena isu ini. Di media sosial, ramai dibincangkan selentingan ancaman atau pergerakan tertentu yang akan mengikuti masuknya senjata ilegal ini.
Minggu (24/09), Menkopolhukam Wiranto angkat bicara. Wiranto membantah ada 5.000 senjata ilegal. Yang ada, menurut Wiranto, 500 unit senjata buatan dalam negeri yang dibeli dengan dana APBN untuk keperluan sekolah TNI.
Dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Senin (25/09), pengamat militer Connie Rahakundini menyayangkan langkah panglima yang dianggap membocorkan hal yang bukan konsumsi publik. Hal ini juga diamini anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Conni maupun TB menilai, seharusnya panglima punya akses untuk mengonfirmasi benar tidaknya isu senjata ilegal.
Komentar lebih ekstrim disampaikan Connie Rahakundini yang menilai, polemik ini merupakan bentuk politik praktis yang dilakukan panglima. Connie meminta, panglima meletakkan atribut dan tidak mengikutsertakan institusi TNI jika memang ingin terjun ke dunia politik praktis.